Membangun Desa Berbasis Data, Bimtek Teka Desa Di Jemabatan Kembar Timur Libatkan Mahasiswa KKP UIN Mataram

Jembatan Kembar Timur - Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, Pemerintah Desa Jembatan Kembar Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) TekaDesa yang berlangsung di Kantor Desa Jembatan Kembar Timur. Kegiatan ini dihadiri Sekertaris Desa (Sekdes), tim Teka Desa dan mahasiswa Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) UIN Mataram sebagai bentuk sinergi antara pemerintah desa dan dunia akademik.

Bimbingan teknis ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa KKP mengenai teknis pengisian dan pengelolaan data melalui aplikasi TekaDesa. Dengan pembekalan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan proses pendataan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama menjalankan program KKP di Desa Jembatan Kembar Timur.

Pelaksanaan Bimtek TekaDesa juga selaras dengan tema Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) UIN Mataram tahun ini, yaitu "Transformasi Desa Digital Menuju Masyarakat Sejahtera". Melalui tema tersebut, mahasiswa didorong untuk berperan aktif dalam mendukung transformasi digital di tingkat desa, salah satunya melalui pendampingan pengelolaan data yang terintegrasi. Dengan demikian, keikutsertaan mahasiswa dalam Bimtek TekaDesa menjadi langkah awal untuk memahami sistem yang akan digunakan dalam mendukung digitalisasi pelayanan dan administrasi desa.

Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa mendapatkan materi mengenai mekanisme pengisian data, penggunaan aplikasi TekaDesa, serta simulasi penginputan data secara langsung. Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai kendala teknis yang mungkin ditemui saat proses pendataan di lapangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa KKP UIN Mataram memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai sistem TekaDesa sehingga mampu mendukung implementasi program Desa Digital di Desa Jembatan Kembar Timur. Sinergi antara pemerintah desa dan mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan data yang valid, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berbasis teknologi.