Penyaluran Bantuan Sosial Beras Cadangan Pangan Pemerintah Desa Jembatan Kembar Timur

Jembatan Kembar Timur-, Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan salah satu program pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui Pemerintah Desa sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Desa Jembatan Kembar Timur dan menyasar ratusan warga yang membutuhkan. Adapaun disalurkan kepada KPM 574, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Desa Jembatan Kembar Timur.“ diharapkan kepada penerima manfaat untuk tidak menjual kembali beras yang telah diterima agar manfaat bantuan lebih terasa untuk masyarakat ” tutur Bapak H. Ismail Darwan selaku Kepala Desa.

Pada kegiatan ini, setiap penerima manfaat mendapatkan beras sebanyak 20 kilogram yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh BULOG. Proses penyaluran dilakukan secara tertib dan transparan, dimulai dengan pengecekan data, pencocokan identitas, hingga penyerahan beras secara langsung kepada warga.

Mahasiswa KKP UIN Mataram dan KKN Universitas Mataram turut berperan aktif dalam membantu kelancaran kegiatan ini. Mereka terlibat dalam beberapa tugas penting, antara lain:

• Membantu panitia desa dalam proses verifikasi data dan registrasi warga penerima
• Mengatur alur antrean dan memastikan ketertiban serta kenyamanan warga selama kegiatan berlangsung
• Membantu proses distribusi beras dan pengangkutan bantuan bagi warga lansia atau yang kesulitan membawa berasnya
• Mendokumentasikan jalannya kegiatan dalam bentuk foto dan video sebagai arsip kegiatan desa dan pelaporan KKN

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara unsur pemerintah desa dan perguruan tinggi dalam mendukung program nasional sekaligus mendekatkan mahasiswa dengan realitas sosial di masyarakat. Melalui kegiatan ini pula, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam proses distribusi bantuan sosial serta memahami pentingnya peran tata kelola pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan warganya.